Kemiskinan merupakan lagu lama yang masih menggema di negeri ini sampai sekarang. Kemajuan teknologi dan informatika menjadi dasar lahirnya sistem kapitalisme secara global telah mencipta kemiskinan. Misi sistem kapitalis adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dan menekan pengeluaran sekecil-kecilnya untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentu hanya dapat dicapai secara maksimal di negara miskin dan berkembang yang masih buta teknologi sehingga negara-negara dunia ketiga beserta rakyatnya dieksploitasi kekayaan alam dan tenaganya-tentunya dengan harga murah. Tak ayal jika investor-investor asing berlomba menambatkan saham mereka di negeri ini secara besar-besaran.
Kenyataan ini diperparah dengan pemerintah yang korup dan mudah menerima proyek asing tanpa memperhatikan dampaknya ke depan dan akhirnya rakyat yang akan menanggung risikonya. Pemodal asing merupakan wujud dari kapitalisme modern, di mana Indonesia sebagai sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alam yang melimpah dijajah oleh pihak asing. Kekayaan alam dirampas oleh pemilik modal. Pramudya Ananta Toer menyatakan bahwa Indonesia itu diisap oleh negara-negara maju sehingga mereka menjadi kuat, menjadi makmur, menguasai keuangan dan perdagangan. Sampai sekarang. Dan sekarang kita didikte oleh IMF dan Bank Dunia. Negeri yang kaya diubah menjadi negeri pengemis karena tidak adanya karakter pada elite pemerintah yang dijadikan tolok ukur.
Kemiskinan
Pembangunan sebagai ciri globalisasi tidak selamanya mampu mengentaskan kemiskinan tanpa adanya semangat perjuangan dari berbagai elemen untuk membangun negara yang berkeadilan. Karena titik dasar kemiskinan adalah ketidakadilan, baik ketidakadilan ekonomi sosial maupun politik. Ketidakadilan mencipta jurang pemisah yang begitu lebar dan ketimpangan yang begitu luas di antara yang kaya dan miskin. Oleh karena itu, pemberantasan kemiskinan adalah pilar bagi tercipta dan berkembangnya demokrasi.
Di sisi lain, kita masih dihadapkan tingginya angka kemiskinan dan problematika yang mendasarinya. Seperti persoalan pengangguran yang masih menggunung, kesenjangan ekonomi, ancama krisis, iklim investasi yang kurang kondusif, ketidakjelasan hukum, korupsi yang menggurita, reformasi birokrasi yang lamban, dan setumpuk persoalan kronis lain yang belum sempat tersentuh oleh pemerintah.
Kemiskinan telah memberikan dampak terhadap angka kriminalitas, baik karena tekanan sosial atau sebagai wujud perlawanan terhadap ketidakadilan. Kemiskinan berperan besar terhadap ketidakberdayaan, gizi buruk atau rendahnya kesehatan, rendahnya mutu dan pelayanan pendidikan, kebodohan, kelemahan material, dan sikap-perilaku menyimpang lainnya. Mereka terisolasi dari kelompok sosial, mereka tinggal di desa-desa terpencil yang menggantungkan hidup dari alam, mereka tinggal di pinggiran kota dan di bawah kolong jembatan yang jauh dari kelayakan.
Dalam perkembangannya, penanggulangan kemiskinan selama ini pemerintah lupa untuk "memanusiakan manusia", yakni menempatkan kaum miskin sebagai aktor utama (subjek) dalam memangkas kemiskinan. Agenda penanggulangan kemiskinan cenderung bersifat temporal bukan secara berkelanjutan, penanganan yang lebih menitikberatkan pada gejala-gejalanya bukan langsung dari akar kemiskinan yang subtansial sehingga program penanggulangan kemiskinan cenderung kurang efektif dan mati di tengah jalan. Padahal kompleksitas persoalan kemiskinan di negeri ini sangat multidimensional, untuk itu penanggulangannya juga harus melalui sistem yang progresif, komprehensif, terukur-terstruktur, dan berkesinambungan.
Dengan semangat dan kesadaran kaum miskin untuk memperbaiki nasibnya sendiri, akan tercipta suasana yang mendukung mereka melakukan kegiatan bisnis produktif dan menguntungkan. Kemiskinan hanya dapat dipangkas oleh gerakan kaum miskin sendiri secara progresif dan hasilnya kembali untuk mereka sendiri. Sementara itu, peran pemerintah harus mendukung secara aktif sebagai stimulan untuk menjadikan penduduk miskin mampu menanggulangi kemiskinan secara mandiri. Tentunya dengan menyuplai modal dan anggaran. Hal tersebut akan tercapai manakala anggaran tidak mendarat dikantong-kantong birokrat pemerintah yang cenderung tidak amanat.
Alternatif
Salah satu alternatif memangkas kemiskinan adalah memalui pemberdayaan koperasi. Koperasi merupakan unit pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan, kemandirian, dan kesinambungan. Dengan prinsip asas koperasi sebagai media yang menghimpun secara sinergis kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat kecil melalui penguasaan aset produktif secara kolektif. Mengingat salah satu faktor kemiskinan adalah tidak adanya aset produktif yang akan digunakan untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Melalui koperasi yang berbasiskan komunitas diharapkan akan dapat membangun kesejahteraan kolektif dan memunculkan semangat gotong royong sebagi roh dari ekonomi kerakyatan.
Sesuai dengan sejarah perkoperasian yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta, sebagai Bapak Ekonomi Indonesia, merupakan gerakan membela diri akibat dominasi perekonomian yang kapitalis dan eksploitasi ekonomi yang dehumanis. Koperasi adalah satu-satunya kekuatann kaum miskin untuk membantu mengangkat masyarakat dari kemiskinan dan kemelaratan. Karena koperasi adalah badan ekonomi independen yang tahan terhadap krisis ekonomi nasional, sebab tidak bergantung pada modal asing, impor apalagi dolar.
Oleh karena itu, agar koperasi mampu mengatasi kemiskinan secara maksimal, maka pemerintah harus membuat kebijakan yang konstruktif agar koperasi bergerak bebas dalam aneka sektor tanpa diboncengi sedikit pun kepentingan-kepentingan politik sehingga koperasi yang diharapkan bukanlah koperasi yang telah tereduksi watak sosialnya, bukan koperasi berwatak kapitalis yang berorientasi bisnis dan laba secara murni.
Bruce Thodharson mengkritik secara tegas koperasi yang berkembang selama ini karena meninggalkan jati dirinya, bahkan ia mengecam intervensi dari pihak luar (pemodal). Tetapi koperasi yang diharapkannya adalah benar-benar koperasi yang berasaskan kekeluargaan, kekompakan, dan pemberdayaan bagi masing-masing anggotanya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Selamat Hari Koperasi.[dipublikasikan di lampungpost.com]
Peneliti Humaniora Park; Ilmu komunikasi Fishum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
